Sejarah Negara Nepal

Rizal    1/08/2017    sejarah    Comment   

Pemerintah

Pada November 1990 , Raja Birendra mengumumkan konstitusi baru dan memperkenalkan demokrasi parlementer multipartai di Nepal . Di bawah tekanan di tengah protes pro-demokrasi besar-besaran pada bulan April 2006 , Raja Gyanendra menyerah pemerintahan langsung dan dipulihkan Parlemen , yang kemudian dengan cepat pindah untuk mengurangi kekuasaan Raja . Pada Desember 2007, DPR sebagai untuk menghapuskan monarki dan menjadi republik demokratis federal. Transisi ke sebuah republik selesai pada Mei 2008, ketika assemby Konstituante sebagai untuk membubarkan monarki .

Sejarah

Peradaban pertama di Nepal , yang berkembang sekitar abad ke -6 SM , yang terbatas pada subur Lembah Kathmandu di mana ibukota masa kini dengan nama yang sama berada. Itu di daerah ini bahwa Pangeran Siddhartha Gautama lahir c . 563 SM Gautama mencapai pencerahan sebagai Buddha dan melahirkan Buddhisme . Patronase awal penguasa Nepal ‘ Buddhisme sebagian memberi jalan untuk Hindu , mencerminkan pengaruh peningkatan India , sekitar abad ke-12 . Meskipun dinasti berturut-turut Gopalas , Kiratis , dan Licchavi memperluas kekuasaan mereka , tidak sampai masa pemerintahan raja-raja Malla from 1200-1769 bahwa Nepal diasumsikan dimensi perkiraan negara modern.

Kerajaan Nepal disatukan pada 1768 oleh Raja Prithvi Narayan Shah , yang melarikan diri dari India setelah penaklukan Moghul dari benua itu . Di bawah Shah dan penerusnya , perbatasan Nepal diperluas sejauh barat Kashmir dan sejauh timur seperti Sikkim ( sekarang bagian dari India ) . Sebuah perjanjian komersial ditandatangani dengan Inggris pada tahun 1792 dan lagi pada 1816 setelah lebih dari setahun permusuhan dengan British East India Company .

Kemerdekaan Nepal dan Pemilu Bebas Pertama

Pada tahun 1923 , Inggris mengakui kemerdekaan mutlak Nepal . Antara 1846 dan 1951 , negara itu diperintah oleh keluarga Rana , yang selalu menjabat sebagai perdana menteri . Pada tahun 1951 , bagaimanapun , raja mengambil alih semua kekuasaan dan memproklamirkan sebuah monarki konstitusional . Mahendra Bir Bikram Shah menjadi raja pada tahun 1955 . Setelah Mahendra meninggal karena serangan jantung pada tahun 1972 , Pangeran Birendra , pada 26 , berhasil naik takhta .

Pada tahun 1990 , gerakan pro-demokrasi memaksa Raja Birendra untuk mengangkat larangan partai politik . Pemilihan bebas pertama dalam tiga dekade disediakan kemenangan bagi liberal Nepal Partai Kongres pada tahun 1991 , meskipun Komunis membuat menunjukkan kuat . Sebuah gerakan gerilya Maois kecil tapi tumbuh , berusaha menggulingkan monarki konstitusional dan menginstal sebuah pemerintahan Komunis , mulai beroperasi di pedesaan pada tahun 1996 . Pada tanggal 1 Juni 2001, Raja Birendra ditembak dan dibunuh oleh putranya , Putra Mahkota Dipendra . Marah dengan ketidaksetujuan keluarganya pilihannya seorang pengantin , putra mahkota juga membunuh ibunya dan beberapa anggota lain dari keluarga kerajaan sebelum menembak dirinya sendiri . Pangeran Gyanendra , adik dari Raja Birendra , kemudian dinobatkan raja .

Raja Gyanendra menegaskan Kontrol atas Pemerintah

Raja Gyanendra membubarkan pemerintah pada Oktober 2002 , menyebutnya korup dan tidak efektif Dia menyatakan keadaan darurat pada bulan November dan memerintahkan tentara untuk menindak para gerilyawan Maois . Para pemberontak diintensifkan kampanye mereka , dan pemerintah menanggapi dengan intensitas yang sama , menewaskan ratusan Maois , korban terbesar sejak pemberontakan dimulai pada tahun 1996 . Pada Agustus 2003 , pemberontak Maois menarik diri dari perundingan perdamaian dengan pemerintah dan mengakhiri gencatan senjata yang telah ditandatangani pada Januari 2003 . Berikut Agustus, pemberontak memblokade Kathmandu selama seminggu , memotong pengiriman makanan dan bahan bakar ke ibukota .

Raja Gyanendra memecat seluruh pemerintah di Februari 2005 dan mengambil kekuasaan langsung. Banyak politisi negara itu ditempatkan di bawah tahanan rumah , dan pembatasan pada kebebasan sipil yang dilembagakan . Pada September 2005 , para pemberontak Maois mengumumkan gencatan senjata sepihak , yang berakhir pada Januari 2006 . Pada bulan April , protes pro-demokrasi yang diprakarsai oleh tujuh partai oposisi dan didukung oleh Maois berlangsung . Mereka menolak tawaran Raja Gyanendra menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada perdana menteri , mengatakan ia gagal untuk menjawab tuntutan utama mereka : pemulihan parlemen dan referendum untuk merumuskan kembali konstitusi . Hari kemudian, saat dipasang tekanan dan protes intensif , Raja Gyanendra setuju untuk mengembalikan Parlemen . Parlemen baru dengan cepat pindah untuk mengurangi kekuasaan raja dan dipilih Girija Prasad Koirala sebagai perdana menteri . Pada bulan Mei , itu suara bulat untuk menyatakan Nepal negara sekuler dan strip raja kekuasaannya atas militer 

                 

Langkah Menuju Perdamaian dan Konstitusi Baru

Para pemberontak Maois dan pemerintah menandatangani perjanjian damai penting pada November 2006 , mengakhiri 10 tahun pemberontakan gerilya yang mengklaim sekitar 12.000 jiwa . Pada bulan Maret 2007 , kelompok Maois mencapai tonggak lain ketika mereka bergabung dalam pemerintahan sementara . Hanya bulan kemudian, pada September 2007 , namun, Maois keluar dari pemerintah sementara , mengklaim bahwa kemajuan tidak cukup telah dibuat dalam menghapuskan monarki dan membentuk republik . Mereka sepakat untuk bergabung kembali dengan pemerintah sementara pada bulan Desember , ketika Parlemen memilih untuk menghapuskan monarki dan menjadi republik demokratis federal.

Pada bulan April 2008 , jutaan pemilih ternyata memilih Majelis Konstituante 601 kursi yang akan menulis konstitusi baru . Pemberontak Maois , yang baru-baru menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah yang mengakhiri 10 tahun pemberontakan gerilya , memenangkan 120 dari 240 kursi dipilih langsung . Pada bulan Mei , perakitan memilih untuk membubarkan monarki 239 tahun , sehingga menyelesaikan transisi ke republik . Raja Gyanendra dikosongkan Narayanhiti Palace pada bulan Juni dan mulai hidup sebagai rakyat biasa .

Perdana Menteri Girija Prasad Koirala mengundurkan diri pada bulan Juni , setelah dua tahun di kantor . Pada bulan Juli , kelompok Maois mengatakan mereka tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan ketika kandidat presiden mereka , Ramraja Prasad Singh , dikalahkan . Pihak lain dalam Konstituante bersatu untuk memilih Ram Baran Yadav sebagai presiden pertama negara itu . Langkah ini tampaknya membahayakan proses perdamaian . Sebuah Maois terpilih sebagai perdana menteri pada bulan Agustus , namun. Majelis Konstituante sebagai 464-113 dalam mendukung Pemimpin Maois Pushpa Kamal Dahal , yang dikenal sebagai Prachanda , lebih Sher Bahadur Deuba , anggota Kongres Partai Nepal yang menjabat sebagai perdana menteri tiga kali . Dalam kompromi , Maois mengatakan mereka tidak akan terus posting di faksi bersenjata partai dan akan kembali milik pribadi itu disita dari lawan .

Islam di Nepal

Merujuk kepada hasil sensus penduduk Nepal tahun 1991 penduduk muslim di Nepal menempati urutan ke 3 dengan jumlah populasi sebesar 591,340 jiwa dibawah pemeluk agama Hindu dan Budha. Setara dengan 3.8% dari keseluruhan penduduk Nepal. Angka tersebut ditengarai jauh lebih kecil dari angka sebenarnya.

Secara garis besar muslim Nepal dibagi ke dalam 4 etnis besar masing masing adalah Muslim India, Khasmir (Khasmiri), Tibet (Tibetan) dan Muslim asli Nepal (Nepali). Selain itu masih ada lagi muslim Nepal gunung yang memang tinggal di kawasan pegunungan, mereka merupakan keturunan dari orang tua campuran dan rata rata merupakan keturunan dari ibu yang merupakan orang Nepal gunung. Perbedaan etnis tersebut secara kasar dapat terlihat dari penampilan fisik mereka, bahasa sehari hari yang digunakan, budaya dan juga mereka memang tidak berbaur satu dengan yang lainnya.

Kini muslim Khasmir di Nepal dikenal sebagai kalangan muslim terpelajar dan masuk dalam kelasnya para pebisnis sukses. Beberapa dari mereka bahkan sudah masuk ke dalam jajaran birokrasi dan politik. Muslim khasmir bahkan memiliki lahan pemakaman yang khusus diperuntukkan bagi muslim Khasmir (khasmiri) di daerah Shayambhu.

Kasta Masyarakat Nepal Paling Bawah

Gelombang kedua muslim India masuk ke Nepal dan tinggal di di wilayah Terai (perbatasan India dan Nepal) pada abad ke 19 tepatnya di tahun 1857M. Tahun 1857 wilayah Terai diakuisisi oleh Nepal di bawah Perdana Menteri Jung Bahadur bersama kerajaan Inggris. Hal tersebut sebenarnya upaya Inggris agar muslim tidak terkonsentrasi di India yang semakin membahayakan penjajahan Inggris atas India. Di bawah tekanan penjajah Inggris, Muslim di daerah perbatasan mengungsi ke wilayah Terai yang dijadikan wilayah Nepal. Sejak saat itu Muslim tunduk pada undang-undang Kerajaan Nepal tahun 1853 sebagai warga Negara dengan kasta terendah.

Sebagian besar muslim di wilayah Terai tersebut bukanlah pendatang namun menjadi bagian muslim Nepal karena 4 distrik territorial mereka yang tadinya merupakan wilayah India utara dimasukkan ke dalam teritori Nepal oleh Inggris sebagai hadiah untuk raja Nepal yang membantu Inggris dalam perang terhadap kerajaan Nawab dari Oudh yang ingin merdeka.

Muslim dari Tibet masuk ke Nepal awalnya juga untuk berdagang dan kemudian menetap di Nepal. Dalam sebuah kunjungan kenegaraan Raja Ratna Malla ke Lhasa, beliau juga mengundang para pengusaha muslim Tibet untuk membuka usaha di Kathmandu. Dan muslim pendatang dari Tibet bertambah di era 1960-an sebagai akibat gejolak politik di Tibet. Kini muslim Tibet yang ada di Nepal sudah berbaur dengan warga setempat baik bahasa, budaya hingga cara berpakaian merekapun sudah seperti orang Nepal. Muslim keturunan Tibet rata rata sukses, mereka masih melanjutkan bisnis dengan Tibet tanah leluhur mereka dan tentunya dengan China yang kini berkuasa di Tibet.

Ketika Angin Perubahan Berhembus

Selama berabad abad lamanya muslim Nepal hidup dalam ketertindasan penguasa dan mengalami ketertinggalan hampir disegala bidang salah satu sebabnya adalah status sosial mereka yang berada di kasta paling bawah menyebabkan mereka tak memiliki akses ke dunia pendidikan hingga politik. Tahun 1951 kekuasaan rezim dinasti Rana Berahir. Raja baru kurang bersimpatik dengan Muslim karena dianggap orang orang dekatnya dinasti sebelumnya. Perubahan kondisi politik mulai terjadi di tahun 1959 dengan keluarnya konsitusi baru dan pembentukan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dengan B.P. Koirala sebagai perdana menteri, namun kemudian sistim pemerintahan yang baru terbentuk ini dibubarkan oleh raja Mahendra setahun kemudian Dan menggantinya dengan sistim monarki terpimpin yang baru. Namun sejak tahun 1960 itu pula tersebut raja Mahendra menghapus Undang undang tahun 1853 dengan menerbitkan undang undang baru yang mengangkat status kewarganegaraan muslim setara dengan warga negara lainnya. Meskipun UU tahun 1963 ini memberikan kebebasan beragama namun tetap melarang perpindahan agama (dari Hindu ke Islam) dan tetap melarang perceraian sebagaimana diatur dalam UU tahun 1853. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan penjara selama 3 tahun. Raja Mahendra juga mengangkat satu orang wakil dari muslim untuk duduk di Dewan Perwakilan Nasional (Panchayat) dan tidak ada larangan bagi pendirian madrasah.

Perubahan politik Nepal terjadi lagi ketika Nepal bertransformasi dari system monarki Hindu kepada system demokrasi multi partai di tahun 1990 Perubahan tersebut juga memberi perubahan signifikan bagi muslim Nepal. Dengan keluarnya undang undang kesetaraan tanpa diskriminasi agama, ras, jenis kelamin, kasta, suku ataupun ideologi. Dan dengan sendirinya mengahapus superioritas Hindu selama berabad abad di negeri itu.

Hasilnya adalah 31 pemimpin muslim dapat ikut serta untuk pertama kali dalam kancah politik Nepal dengan ambil bagian dalam pemilu tahun 1991 dan lima dari mereka berhasil terpilih. Tiga dari mereka masuk dalam jajaran anggota kongres Nepal (dari partai komunis dan partai Sadbhavana) sedangkan Sheikh Idris yang menjadi anggota kongres juga masuk ke dalam jajaran kabinet.

Muslim Nepal kini sedang berjuang mendapatkan hak atas 10% jatah kursi di dewan perwakilan, kursi di parlemen dan meminta pengesahan hari besar Islam sebagai hari libur nasional. Lebih radikal lagi sekelompok muslim disana berjuang untuk mendapatkan identitas tersendiri bagi muslim Nepal. Segera setelah terjadi perubahan konstitusi tersebut, imam Masjid Jami Kathmandu memimpin satu delegasi menghadap Perdana Menteri K.P. Bhattarai mengajukan 14 poin permintaan.

18 Mei 2006 Parlemen Sementara Nepal mengesahkan undang undang baru yang secara tegas menyebutkan bahwa Nepal merupakan sebuah Negara merdeka, berdaulat dan Sekuler. Undang undang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi Sementara di bulan Mei tahun 2007 yang menyatakan bahwa Nepal adalah sebuah negara yang Independen, invisible, berdaulat, sekuler dan inklusif serta Negara yang berdemokrasi secara penuh. Dewan perwakilan yang terpilih dalam pemilu di tahun tersebut harus mengesahkan hal teresebut.

Ancaman Terhadap Pimpinan Organisasi Islam Nepal

Salah satu organisai Islam di Nepal yang berupaya meningkatkan pendidikan ummat Islam Nepal adalah Persatuan Islam (islami Sangh), Sekretaris Jendral organisasi ini bernama Faizan Ahmad Ansari pada tanggal 26 September 2011 silam menjadi korban penembakan oleh dua orang pria bersenjata tak dikenal dan nyawanya tak tertolong. Kala itu beliau baru saja selesai menunaikan sholat di masjid yang lokasinya justru di depan pos polisi di kawasan metropolitan Kathmandu. Di bawah guyuran hujan deras dua pria berjas hujan memberondong beliau dengan peluru hingga tewas. Pembunuhan itu memicu protes dan kemarahan dari pendukung dan keluarga beliau. Beliau bukan satu satunya pemimpin muslim yang menjadi korban pembunuhan di Nepal, sebelumnya seorang pengusaha media muslim setempat, Jamin Sahah juga mengalami nasib serupa dalam waktu yang tak berselang terlalu lama.

Serangkaian pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap tokoh tokoh muslim di Nepal mengundang kecaman dari berbagai pihak termasuk dari tokoh tokoh agama selain Islam di Nepal. Peristiwa tersebut berujung kepada pencopotan kepala kepolian Kathmandu dan pembentukan komisi penyidik kasus pembunuhan tersebut namun tak membuahkan hasil. Lebih jauh ummat Islam Nepal kini menuntut pengunduran diri wakil Perdana Meteri dan Menteri dalam Negeri Nepal sebagai bentuk tanggung jawab atas serangkaian pembunuhan terhadap tokoh tokoh Islam di negeri tersebut.

Referensi

http://sulfandi10.blogspot.co.id/2014/06/sejarah-singkat-negara-nepal.html

http://bujangmasjid.blogspot.co.id/2011/11/masjid-di-atap-dunia-masjid-kashmiri.html