Sejarah Vietnam


                         

Vietnam Yang Tradisional


Zaman sebelum 939 Mmerupakan zaman pengenalan sistem-sistem politik, sosial, dan ekonomi Cina yang dibawa oleh gubernur-gubernur Cina. Bentuk pengaruh Cina diantaranya birokrasi ala Mandarin, Konfusianisme, dan tulisan Cina. Bangsa Vietnam berusaha melakukan penggulingan pemerintahan Cina dan mencapai puncaknya pada tahun 939 M. Pemberontakan bangsa Vietnam diikuti oleh jatuhnya Dinasti T`ang sekitar tahun 400 M.Setelah itu, Vietnam berada dibawah satu kerajaan pusat namun kondisi politik masih belum stabil dengan sering terjadinya perpecahan dan peperangan antardinasti di Vietnam.

Permasalahan dengan Cina berakhir pada tahun 1427 ketika Panglima Le Loi membebaskan Hanoi dari pendudukan Cina yang telah menguasainya selama 20 tahun. Kemudian Le menyatakan dirinta sebagai maharaja dan mendirikan Dinasti Le. Dinasti Le berkuasa hingga terjadinya pemberontakan Tay Son tahun 1770an. Walau demikian, pertentangan kerap terjadi diantara petinggi-petinggi Negara terutama pihak Trinh di utara dengan pihak Nguyen di selatan. Peristiwa penting pada Dinasti Le terjadi pada tahun 1421 ketika bangsa Vietnam berhasil megusir bangsa Khmer kemudian merebut kerajaan Champa dan memperluas wilayah Vietnam.

Di selatan, dibawah pemerintahan Nguyen telah berdiri kerajaan tandingan yang berkedudukan di Hue, selatan sungai Gianh. Dari sini, perluasan Vietnam selatan terus dilakukan hingga delta sungai Mekong. Pada pertengahan abad XVIII, bangsa Vietnam telah memasuki teluk Siam dan merupakan titik terjauh perluasan wilayah Vietnam.

Baca Juga


Biodata Pamela Safitri dan Tubuh Sexy nya


Biodata Dinar Candy dan Foto Hot nya



Perluasan wilayah Vietnam kemudian berbenturan dengan masuknya bangsa-bangsa barat. Sejak abad XVII-XIX, Portugis, Perancis, Belanda, dan Inggris berusaha memperebutkan pengaruh di Vietnam. Dari keempat bangasa tersebut, Perancis lebih mendominasi aktivitas penyebaran agama Kristen di Vietnam.

Pertikaian antara Trinh dan Nguyen diakhiri dengan pemberontakan Tay Son yang menyebabkan pihak Nguyen melarikan diri ke Cina sementara pihak Trinh menyerah kalah. Pemberontakan Tay Son telah membuat persatuan dalam negeri Vietnam. Keberhasilan pemberontakan Tay Son hanya berlangsung sementara. Seorang putra Nguyen, Nguyen Anh memulai usaha mengembalikan kekuasaan Nguyen. Wilayah pertama yang dikuasai adalah Saigon dan kawasan-kawasan lainnya, menuju ke uatara menguasai Hue, menerobos wilayah utara dan merebut Hanoi. Keberhasilan Nguyen Anh membuat ia menyatakan diri sebagai maharaja di Vietnam dengan gelar Gia Long pada 1 Juni 1802.

Gia Long memerintah sejak tahun 1802 hingga 1820. Awal pemerintahannya difokuskan pada konsolidasi nasional dan menyatukan kerajaan yang telah terpecah selama berpuluh tahun. Gia Long memerintah dengan tangan besi, ia mempertahankan sistem pemerintahan tradisional. Pengganti Long ialah Minh Mang yang memerintah dari tahun 1820 hingga 1841. Ia mewarisi sistem pemerintahan dari ayahnya yaitu dengan memperkuat kontrol pusat dan melakukan penyeragaman nasional. Ia sangat fanatik terhadap kebudayaan Cina terutama pada Konfusianisme. Oleh karena itu, ia menentang perkembangan agama Kristen dengan mengeluarkan perintah pembunuhan para penganut Kristen pada tahun 1833. Kemudian para misionaris Perancis dideportasi, dipenjarakan, atau bahkan dibunuh. Sikap Mang semakin keras setelah terjadi pemberontakan di Cochinchina Selatan yang didukung orang Kristen Perancis. Namun, sebelum kematiannya, Mang mempertimbangkan kembali kebijakannya yang memusuhi orang-orang Kristen Karen khawatir akan memicu konflik dengan Perancis.

Thieu Tri menggantikan Minh Mang dan memerintah sejak tahun 1841 hingga 1847. Pemerintahan Tri kembali menegaskan sikap anti-Kristian hingga ia digantikan Tu Duc pada tahun 1848. Pemerintahan Tu Duc juga melakukan hal yang sama dengan mengasingkan Vietnam dan menghapuskan masyarakat Kristen. Sikap anti-Kristen penguasa-penguasa Vietnam mendorong Perancis dan Spanyol menyerbu Tourane dan pada Februari 1859, mereka bergerak ke selatan dan merebut Saigon. Pihak Tu Duc kemudian berdamai dengan Perancis dan menandatangani perjanjian damai tahu 1862. Perancis kemudian beralih ke utara dimana Tu Duc hanya memiliki kekuasaan yang kecil. Tahun 1873, Perancis menduduki Hanoi. Jatuhnya Hanoi menyebabkan Duc meminta perlindungan pada Cina dengan menyatakan diri sebagai vazal. Perancis berusaha menghalangi dukungan Cina dengan mengirimkan pasukan ke Haiphong dan pada tahun 1883, satu pasukan mengepung Hanoi. Dengan demikian, pada 25 Agustus 1883, dengan perjanjian resmi dengan Tu Duc, Perancis telah menguasai Vietnam.


Masa Pendudukan Perancis


Masa pendudukan Perancis telah menyebabkan perubahan berarti pada sejarah Vietnam yaitu telah diperkenalkannya sistem barat dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian mencoba mentransformasikan kerajaan Vietnam yang tradisonal menjadi negara Vietnam yang modern. Upaya ini mendorong gerakan penggulingan pemerintahan kolonial Perancis. Dengan perjanjian tahun 1884 tentang kekuasaan Perancis di Vietnam, wilayah Tonkin secara tidak langsung diperintah oleh residen-residen Perancis yang bergerak berdasarkan hierarki Mandarin yang telah ada. Sementara di Annam diperbolehkan meneruskan tradisi kerajaannya. Secara de facto, hanya Conchinchina saja yang mandapat status wilayah jajahan dan diperintah secara langsung dibawah kendali Perancis. Annam dan Tonkin bersama dengan Kamboja dan Laos telah dikategorikan sebagai negeri bawahan dan bersama dengan Cochinchina termasuk dalam Kesatuan Indochina tahun 1887.

Selama tahun 1892 hingga 1930, Indochina diperintah oleh 23 orang Gubernur Jenderal Perancis yang bertanggung jawab pada Kemerterian Tanah Jajahan Perancis. Pemerintahan Perancis disetiap wilayah berbeda polanya dan didasarkan pada Kesatuan Indochina.


Perkembangan Semangat Kebangsaan


Kesatuan kebangsaan Vietnam telah terbentuk sejak masa pendudukan Cina. Perjuangan melawan Perancis dilakukan hingga tahun 1916 dan dipimpin oleh petinggi istana dan pejabat. Tujuan perlawanan itu adalah mengusur Perancis yang dianggap musuh bersama rakyat Vietnam kemudian mengembalikan sistem dinasti yang lama. Selama 10 tahun sebelum Perang Dunia I, pendudukan Perancis telah memeberikan perubahan dalam hal munculnya kalangan terpelajar. Pada tahu 1920an, berbagai upaya dilakukan golongan terpelajar Vietnam untuk mencapai konsensus melalui kerjasama dengan rezim kolonial. Apabila tidak berhasil, mereka menggunakan cara kekerasan dan senjata. Sebagian besar golongan dan kelompok bawah tanah berhaluan Marxis dan nasionalis (Viet Nam Quoc Dan-Dang/VNQDD/Partai Nasionalis Vietnam). Tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintahan Perancis dengan revolusi dan mendirikan satu negara republik mengikuti pola Kuomintang di Cina. VNQDD telah memimpin pemberontakan yang dimulai pada malam 9 Februari 1930 dimana partisan Vietnam di Yen Bay bangkit untuk memberontak. Perancis mengetahui hal ini dan denga segera menggagalkan upaya pemberontakan kemudian VNQDD dibekukan hingga 15 tahun kemudian dan muncul kembali dibawah naungan Cina pada masa Perang Dunia II.

Dibekukannya VNQDD mendorong gerakan komunis semakin kuat. Tiga kelompok komunis bergabung menjadi Partai Komunis Indochina (ICP) yang bersatu berdasarkan Komintern perwakilan Asia Tenggara, pimpinan Nguyen Ai Quoc. Usaha ICP adalah dengan mengadakan unjuk rasa besar-besaran akibat kegagalan panen petani secara berturut-turut. Kemudian diikuti pemogokan pekerja diladang-ladang dan kilang-kilang. Dilanjutkan dengan pemberontakan petani dan pewujudan soviet di wilayah Ha Tinh dan Nghe An. Tahun 1932, Perancis menumpas gerakan komunis dan sekitar 10.000 pengikut komunis dijatuhi hukuman tahanan politik. ICP kemudian dibubarkan, hubungannya dengan Komintern terputus sejak tertangkapnya Nguyen Ai Quoc pada 1931 di Honh Kong.

Tidak seperti VNQDD, ICP dibubarkan tetapi tidak dimusnahkan dalam penindasan Perancis. Oleh karena itu, pada 1933, ICP kembali bergerak dan mendapatkan tempat penting dalam upaya pemberontakan yang disusun oleh partai ini dan beberapa kumpulan Trotskyis. Tahun 1938, dengan jatuhnya Popular Front di Perancis, ICP diburu dan pendukungnya ditangkap. Menjelang pecah Perang Dunia II, ICP menyusun kembali pimpinannya dalam masa pelarian di Cina.


Perang Dunia II


Kejatuhan Perancis akibat serbuan Jerman pada masa-masa awal Perang Dunia II menyebabkan rezim penjajah di Indochina berdiri sendiri dalam menghadapi gerakan Jepang. Pertempuran pecah antara Perancis dan Jepang dengan kekalahan Perancis. Pola penjajahan Jepang di Asia Tenggara adalah dengan mengakui kedaulatan Perancis atas Indochina dan membiarkan pemerintahan setempat dan sebagai gantinya kemudahan tentara Indochina dan sumber-sumber ekonomi diserahkan pada Jepang. Keseimbangan yang tipis antara penguasaan Perancis dan Jepang ditegaskan ketika Jepang dengan kekuatan militer menduduki Indochina pada 9 Maret 1945.

Pada tahun-tahun permulaan perang, banyak kelmpok pembebasan Vietnam berkumpul diselatan Cina. Pemimpin-pemimpin ICP mendeklarasikan Jawatan Kuasa Pusat pada Mei 1941 dan melancarkan Liga Kemerdekaan Vietnam (Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi) atau lebih dikenal Viet Minh. Tuntutan komunis untuk perubahan dalam bidang pertanian dan perjuangan kelas dikesampingkan dan mendahulukan kemerdekaan Negara dengan menyatukan semua lapisan masyarakat dan membentuk pasukan pembebasan kebangsaan.

Pada kurun waktu 1943-1945, Viet Minh memfokuskan usahanya pada dua hal yaitu perluasan organisasi dengan memperluas dukungan rakyat serta membina kekuatan militernya. Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang di Asia-Pasifik pada 13 Agustus 1945, kongres kebangsaan Viet Minh memperbolehkan satu polisi pemberontakan menerima sebuah rancangan sepuluh perkara dan telah memilih sebuah Jawatan Kuasa Kebebasan yang diketuai Ho Chi Minh. Pendukung Minh mengambil alih Hanoi sementara Bao Dai turun tahta pada 26 Agustus untuk memberi dukungan pada pemerintahan sementara Republik Demokratik Vietnam (DRV). Bao Dai kemudian menjadi penasihat agung politik. Pada 2 September, Minh menyatakan kemerdekaan Vietnam dan mendirikan Republik Demokratik Vietnam.


Perang Kemerdekaan Vietnam


Pada masa perang sebelumnya yang diikuti penyerahan Jepang, Viet Minh berharap dapat menumbuhkan satu negara kebangsaan yang berdaulat dan merdeka. Di utara dan tengah Vietnam, Viet Minh megisi kekosongan kekuasaan dengan dukungan Bao Dai. Di selatan, persaingan diantara perkumpulan kebangsaan menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Ancaman kedaulatan Vietnam muncul setelah disepakatinya Perjanjian Postdam dimana Cina akan menduduki kembali Vietnam di utara hingga lintang 16° sementara Inggris menduduki Vietnam bagian selatan.

Wakil pemerintah pendudukan Inggris di Vietnam Selatan, Jenderal Douglas Gracey tiba di Saigon pada 12 September 1945. Walau hanya mendapat tugas melucuti tentara Jepang, Gracey membenarkan tawanan perang Perancis memperoleh senjata dan melakukan perebutan kekuasaan atas Jawatan Kuasa di Saigon.

Sementara di utara, pasukan Cina dibawah Jenderal Lu Han tiba pada awal September 1945 menimbulkan masalah pada Viet Minh. Keberadaannya mendorong munculnya Dong Minh Hoi (Liga Pemberontak Vietnam/Cach Menh Dong Minh Hoi), suatu gabungan antara tokoh-tokoh yang disponsori Kuomintang dan VNQDD. Organisasi ini mendesak agar negara pimpinan Ho Chi Minh dimasukkan dalam kepemimpinan. Pada 11 November 1945, ICP dibubarkan dan digantikan dengan Lembaga Pengkajian Marxis. Viet Minh juga melakukan pemilihan umum pada Januari 1946. Pendukung VNQDD memperoleh 50 kursi dan Dong Minh mendapat 20 kursi.

Keberadaan tokoh-tokoh dukungan Kuomintang digunakan sebagai satu modal politik oleh Viet Minh yang menyatakan mereka yang bertanggung jawab atas perjanjian yang tidak popular dengan Perancis pada 6 Maret 1946. Dalam perjanjian ini, Perancis menyatakan Vietnam sebagai negara merdeka, memiliki pemerintahan sendiri, tentara dan lembaga keuangan dibawah Persekutuan Indochina dan Kesatuan Perancis.

Perancis juga setuju untuk dilakukannya referendum untuk menentukan status Tonkin, Annam, dan Cochichina serta penarikan mundur tentara Perancis. Perjanjian 6 Maret tersebut menimbulkan kemarahan publik dan diserahkan kepada ketua tentara DRV, Vo Nguyen Giap dan Ho Chi Minh untuk berunding mengenai perjanjian yang berbahaya ini. Pada penghujung bulan April 1946 di Dalat dan awal Juli 1946 Fontainebleau, kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan. Dua masalah utama adalah status Vietnam sebagai negara merdeka dalam Kesatuan Perancis dan status Cochichina.

Kegagalan perundingan menyulut kerusuhan di Vietnam utara seperti di Haiphong pada 22 November yang mendorong Perancis mengebom Haiphong yang diduduki Vietnem. Setelah 19 Desember, Hanoi direbut Viet Minh dan akhirnya meletuslah peperangan antara Vietnam dengan pemerintahan pendudukan Perancis.


Hilangnya Sebuah Negara Besar


Pada permulaan perang, Perancis mendominasi dengan membombardir kota-kota yang diduduki tentara DRV. Tentara DRV pun mundur ke pedalaman. Sementara itu, Tentara Rakyat Vietnam sedang mempersiapkan pertempuran besar-besaran. Kekuatan mereka berada pada kekuatan rakyat. Keadaan berbalik ketika bala tentara Cina Komunis diturunkan pada Desember 1949 untuk menyokong kekuatan Tentara Rakyat Vietnam. Kegagalan Perancis dalam kekuatan militer mendorong pemerintah Perancis mencoba pergerakan politik dengan mendirikan negara kebangsaan dibawah Bao Dai. Perancis melalui Perjanjian Elysee bulan Maret 1949 mengesahkan penyatuan Vietnam kedalam Kesatuan Perancis. Setelah menduduki jabatannya, Bao Dai ternyata tidak mendapat dukungan rakyat, ia tidak memiliki pengaruh politik dan kekuasaannya hanya bergantung pada Perancis.

Sementara itu, pihak DRV telah memulaikan suatu rancangan untuk memberantas buta huruf, pembaruan ekonomi dan sosial ditegaskan dan mengikuti aturan Komunisme. Pihak DRV mengubah strategi politiknya pada 1949-1950 dimana dijalinnya hubungan dengan Cina Komunis dan Uni Soviet pada Januari 1950. Partai Pekerja Vietnam (Lao Dong Dang) dibentuk pada 3 Maret 1951. Tahun 1953, bentuk pertanian kolektif khas Komunisme dimulai sebagai satu langkah membangun ekonomi Vietnam Utara berdasarkan garis-garis Komunisme.

Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik dan menambah bantuan keuangan untuk pemerintahan Bao Dai pada 7 Februari 1950. Kedudukan Perancis yang semakin merosot menyebabkan Perancis menerima kemungkinan untuk mencapai satu persetujuan dengan pihak DRV. Sementara itu, Jenderal Giap menerobos masuk ke pertahanan Perancis yang kuat di Dien Bien Phu, perbatasan dengan Laos. Pemerintah Perancis berdalih dalam pertempuran itu, Cina Komunis terlalu banyak intervensi dan mendorong Perancis meminta bantuan Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat menolak ketika Inggris mendesak penyelesaian secara damai melalui Konferensi Jenewa.

Konferensi Jenewa dimulai pada 8 Mei 1954 dengan menghasilkan kesepakatan akhir antara Perancis dengan Vietnam. Kecuali pihak Amerika dan Vietnam Utara, peserta konferensi sepakat mengadakan pemilihan umum di Vietnam Utara dan Selatan dengan tujuan menyatukan kedua Vietnam yang dimulai pada Juli 1956. Namun, hingga batas waktu terlewati kedua Vietnam masih terpisah dimana Vietnam Selatan disokong Amerika Serikat dan Barat sementara Vietnam Utara (Republik Demokratik Vietnam) disokong Uni Soviet, Cina, dan blok Komunis.


Vietnam Selatan Setelah Perjanjian Jenewa


Berdirinya Vietnam Selatan tidak terlepas dari peran Amerika Serikat yang menekan Perancis agar membentuk pemerintahan Vietnam. Sejumlah perjanjian ditandatangani antara Perancis dan Vietnam pada 4 Juni 1954 menuju kemerdekaan. Pada 16 Juni, Bao Dai melantik Ngo Dinh Diem sebagai Perdana Menteri. Kabinet dibentuk pada 7 Juli dan menghadapi banyak masalah politik, militer, dan ekonomi akibat pecahnya Vietnam. Keadaan yang tidak menyenangkan ini terlihat dari kedatangan pengungsi dari Vietnam Utara hingga 18 Mei 1955.

Kekuasaan politik dan militer terpecah menjadi tiga aliran, Cao Dai dan Hoa Hao berdasarkan pada agama sementara Binh Xuyen berdasarkan sekulerisme. Rezim Diem hanya menguatkan kekuasaan pemerintahan dikawasan luar Vietnam Selatan atas namanya saja tetapi, didesa dan dilain-lain wilayah dikuasai dan didominasi oleh aktivitas-aktivitas Komunis setempat (Can Bo) yang berada dibelakang ketika pasukan-pasukan Viet Minh telah berkumpul dan mundur kearah utara setelah gencatan senjata disetujui.

Satu faktor yang penting dan mungkin menentukan Diem mengukuhkan kekuasaannya adalah konsistensi Amerika Serikat untuk menyalurkan bantuan tentara kepada Vietnam bukan melalui pihak Perancis sejak 1 Januari 1955. Diem memperoleh 98 persen dalam pemungutan suara pada 23 Oktober 1955 dimana pemilih diminta untuk memilih antara Diem dengan Bao Dai yang saat itu berada di Perancis. Republik Vietnam didirikan pada 28 Oktober dan Diem menjadi presiden pertama. Dalam kurun 1955-1958, rezim Diem telah memulihkan perekonomian Vietnam Selatan. Rezim Diem jatuh pada 2 November 1963 melalui sebuah kudeta militer.


Vietnam Utara Setelah Perjanjian Jenewa


Pelaksanaan gencatan senjata Jenewa dan mundurnya Perancis dari Hanoi dan Vietnam Utara memberikan pihak DRV ibukota negara. Negara yang berdiri di pegunungan itu adalah negara Komunis, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin partai (Partai Pekerja) yang kuat, dan disokong oleh tentara. Pemimpin Vietnam Utara ialah Ho Chi Minh, seperti Diem, Minh juga menghadapi masalah yang sama tetapi jauh lebih ringan karena tidak terdapat perbedaan dan aliran-aliran yang terpecah belah.

Hingga tahun 1958 merupakan kurun waktu Partai Pekerja untuk pemulihan ekonomi. Usaha-usaha DRV dalam bidang ekonomi tertumpu pada pemulihan pengeluaran pertanian, perindustrian dan transportasi. Dalam melaksanakan usahanya, DRV meminta bantuan Blok Komunis. Cina dan Uni Soviet menyambut permintaan tersebut dengan mengirimkan dana dan bantuan teknik.

Pemulihan ekonomi dikaitkan dengan perubahan masyarakat dalam kampanye pembaruan cara milik tanah DRV yang diluluskan oleh Majelis Nasional pada Desember 1953. Cara ini serupa dengan apa yang diperintahkan oleh Cina Komunis dengan mengambil alih tanah yang sebelumnya dimiliki Tuan Tanah. Cara ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan hukuman yang berat. Hal ini mengakibatkan kerusuhan pada musim gugur tahun 1956. Sejak September 1956 hingga November 1957, pemerintah desa melancarkan satu kampanye pembetulan kesalahan-kesalahan yang lalu dengan pengukuhan organisasi partai dari tingkat wilayah hingga desa.

Tindakan segera diambil oleh pemerintah untuk menghapuskan Mahkamah Pembaruan Kepemilikan Tanah dan membetulkan ketidakadilan yang sangat nyata. Truong Chinh sekretaris jenderal partai turun dan digantikan oleh Ho Chi Minh. Setelah tahun 1958, barulah DRV memulai kembali rancangan ekonominya. Tahun itu pula Minh mencanangkan Rencana Pembangunan Tiga Tahun (1958-1960) untuk mengubah ekonomi negara mengikuti landasan sosialis dengan menitikberatkan diatas penambahan pengeluaran barang-barang pertanian dan memperluas bidang kerja pertanian.

Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi mendapat tempat dalam Rencana Lima Tahun Pertama (1961-1965) yang disetujui DRV. Terciptanya masyarakat sosialis merupakan hal yang diinginkan oleh DRV untuk Vietnam Utara. Sejak 1954 hingga 1956, DRV tidak melaksanakan bagian Pernyataan Akhir Perjanjian Jenewa yaitu menggelar pemilihan umum pada Juli 1956. DRV membalas penguatan rezim Diem dengan memperhebat kampanye pengganasannya di selatan. Ketika DRV berhubungan dengan Blok Komunis dan pertaruhan Amerika Serikat yang tinggi mengenai masalah hancur atau langgengnya Republik Vietnam, tipis kemungkinan terciptanya penyatuan Vietnam.

Pada tahun 179 Sebelum Masehi sampai dengan tahun 938, Vietnam berada dibawah kekuasaan raja-raja China. Baru pada tahun 938, dibawah pimpinan Ngo Quyen, di Bach Dang, berhasil mengalahkan tentara China, yang merupakan akhir dari pendudukan Dinasti China. Setelah itu, Monarki Vietnam berada dibawah Pemerintahan Dinasti Ngo (938 - 969), Dinasti Dinli (969 - 979), Dinasti Le (980 - 1009), Dinasti Ly (1010 - 1225), Dinasti Tran (1224 - 1400), Dinasti Ho (1401 - 1406). Pada periode tahun 1407 - 1427, Vietnam kembali dikuasai oleh Dinasti dari China yaitu : Dinasti Ming. Vietnam kembali diperintah oleh Monarki Vietnam, yaitu Dinasti Le (1428 - 1527).

Pada tahun 1527 Dinasti Le jatuh dan diganti oleh Dinasti Mac (1527 - 1592), akan tetapi, semenjak itu banyak perlawanan anti Dinasti Mac yang menjadikan Negara Vietnam terpecah belah dan terjadi perang saudara, yaitu Perang Le-Mac (1543 - 1592), Perang Trinh-Nguyen (1627 -1672), dimana kemudian negara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Dang Ngoai (utara) dengan Raja Trinh dan Dang Trong (Selatan) dengan Raja Nguyen yang mendirikan ibukota di Phu Xuan (sekarang Hue). Gerakan Tay Son (Gerakan Petani di tahun 1771), berhasil menurunkan Raja Nguyen dan Raja Trinh serta mempersatukan negara yang terpecah selama lebih dari 200 tahun. Pada tahun 1802, Dinasti Tay Son dikalahkan oleh Dinasti Nguyen Anh (1802-1945) yang memberikan nama baru negara menjadi Dai Nam dengan ibukotanya Hue.

Kehadiran Bangsa Perancis di Vietnam diawali dengan masuknya misionaris Perancis ke Vietnam sekitar abad ke-16. Pada tahun 1858, Perancis menyerang Da Nang dan mulailah perang melawan Vietnam. Perancis menduduki wilayah Selatan lebih dari 20 tahun dan kemudian wilayah Utara pada tahun 1883 dengan serangannya ke ibukota Hue, dan memaksa Dinasti Nguyen menandatangani Perjanjian Damai 1883 - 1884 yang mengakui kekuasaan Perancis di seluruh wilayah Vietnam. Perancis menduduki Vietnam sampai masuknya tentara Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu Agustus 1945, Vietnam pada tanggal 2 September 1945 mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun kemudian Perancis ingin kembali masuk ke Vietnam dengan alasan membantu pengaturan penyerahan tentara Jepang kepada Sekutu. Perlawanan dan pertempuran melawan Perancis kembali meletus, dimana akhirnya pada tahun 1954, Benteng terakhir Perancis di Dien Bien Phu jatuh yang menandai berakhimya penjajahan Perancis di Vietnam.

Pada tanggal 3 Februari 1930 berdiri Partai Komunis Indochina (Communist Party of Indochina) dibawah pimpinan Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh), yang melakukan perjuangan pembebasan dengan tujuan untuk mencapai : Kemerdekaan Nasional, Demokrasi dan Sosialisme. Melalui pergerakan-pergerakan seperti Pergerakan Nge Tinh Soviet (1930-1931), Pergerakan Demokratik (1936-1939), dan Pergerakan bagi Penyelamatan Nasional selama Perang Dunia Kedua (1939-1945), Rakyat Vietnam mencapai kemenangan dalam Revolusi Agustus 1945. Pada tanggal 2 September 1945, bertempat di Lapangan Ba Dinh, Hanoi, Presiden Ho Chi Minh, membacakan Deklarasi Kemerdekaan yang melahirkan Republik Demokratik Vietnam.

Perang pertama mempertahankan kemerdekaan melawan Perancis berakhir dengan kemenangan gemilang tentara Vietnam di Medan Pertempuran Dien Bien Phu tahun 1954. Perang kedua mempertahankan kemerdekaan melawan Amerika Serikat yang berakhir melalui kampanye bersejarah Ho Chi Minh dengan kemenangan besar tentara Vietnam Utara pada musim gugur tahun 1975, dengan jatuhnya ibukota Vietnam Selatan, Saigon (sekarang bernama Ho Chi Minh City), tanggal 30 April 1975. Tanggal tersebut yang kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day).

Setelah bersatunya Vietnam Utara dan Selatan, pada tanggal 2 Juli 1976, Vietnam diproklamirkan menjadi Republik Sosialis Vietnam hingga sekarang. Pada bulan April 1977, di sepanjang 1.000 Km perbatasan Vietnam - Kamboja terjadi perang Vietnam - Kamboja. Menanggapi seruan Front Solidaritas Kamboja bagi Penyelamatan Nasional, pada bulan Januari 1979, sebuah kekuatan Sukarelawan Vietnam bersama-sama dengan kekuatan patriotik Kamboja berhasil merebut Phnom Penh. Sejak tahun 1982, sukarelawan Vietnam berangsur-angsur ditarik dari wilayah Kamboja, dan setelah penarikan yang ketujuh, tanggal 26 September 1989, seluruh sukarelawan Vietnam beserta peralatan perangnya ditarik kembali ke Vietnam. Sementara itu, pada tanggal 17 Pebruari 1979, RRC melancarkan serangan di wilayah-wilayah perbatasan Vietnam - RRC. Serangan RRC tersebut dikatakan sebagai pelajaran bagi Vietnam yang telah mencoba masuk ke wilayah RRC.

Untuk memacu pembangunan kembali ekonomi, Kongres Partai Komunis Vietnam ke-6 bulan Desember 1986, mencanangkan Program Renovasi (pembaruan) Vietnam yang dikenal dengan “Doi Moi” dengan sasaran program utamanya adalah di bidang ekonomi. Program-program pembangunan Vietnam, sejak dicanangkannya Program renovasi "Doi Moi", dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun. kumpulansejarah

Referensi



http://www.informasi-vietnam.com/2012/10/sejarah-bangsa-vietnam.html

http://www.bimbingan.org/sejarah-singkat-terbentuknya-negara-vietnam.htm

https://kisah-grup.blogspot.com/2011/05/sejarah-vietnam.html


0 Comments

Post a Comment