Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.
Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang, berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakanda ng Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta diPakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang.
Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan ibukota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sezaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sezaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.
Antara Sukapura dan Tasikmalaya berbilang riwayat yang panjang. Dua nama yang berada di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, ini silih berganti menjadi nama wilayah administratif. Riwayatnya bisa kita gali dari buku buku sejarah. Di antaranya kita bisa membaca tulisan “Sukapura (Tasikmalaya)” karya Ietje Marlina yang dimuat dalam buku Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat (2000: 91-110) dan Sejarah Kota Tasikmalaya, 1820-1942 (2010), karya Miftahul Falah. Dari kedua buku tersebut, nama pertama yang mula-mula mengemuka dalam sejarah adalah Sukapura.
Pertama-tama nama ini merujuk kepada satu dari tiga kabupaten di Priangan yang diresmikan oleh Sultan Agung dari Mataram pada 9 Muharam Tahun Alif yang bertepatan dengan 20 April 1641. Dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Parakanmuncang dan Bandung. Peresmian tersebut merupakan balas jasa Sultan Agung kepada umbul-umbul di Priangan Timur yang membantu menumpas pemberontakan Dipati Ukur kepada Mataram. Pada 1632, umbul Sukakerta Ki Wirawangsa bersama dengan Umbul Cihaurbeuti Ki Astamanggala dan Umbul Sindangkasih Ki Somahita menahan dan membawa kepala daerah Tatar Ukur itu ke Mataram untuk dihukum mati. Sebagai imbalannya, dalam piagam bertanggal 9 Muharam, itu Sultan Agung mengangkat Ki Wirawangsa sebagai Bupati Sukapura bergelar Tumenggung Wiradadaha; Ki Astamanggala menjadi bupati Bandung bergelar Tumenggung Wiraangun-angun; dan Ki Somahita sebagai Bupati Parakanmuncang bergelar Tumenggung Tanubaya.
Nama Sukapura menurut Babad Soekapoera (R. Kertianagara), berasal dari kata “suka” yang berarti “asal” atau “tiang” dan “pura” berarti “karaton” atau istana. Dengan demikian, Sukapura bisa mengandung arti “djedjerna karaton” atau “asal-mula istana”, karena di tempat itulah kabupaten Sukapura berdiri. Meskipun nama Sukapura bisa juga sebenarnya diambil dari nama desa yang menjadi bawahan Distrik Sukaraja, karena kemudian terbukti Ki Wirawangsa memindahkan ibukota kabupaten dari Dayeuh Tengah ke Leuwi Loa, yang termasuk Desa Sukapura Onderdistrik Sukaraja.
Dilihat dari perkembangannya, sejak awal pendirian Kabupaten Sukapura hingga tahun 1901, kota yang kini dikenal sebagai Tasikmalaya tidak termasuk ke dalam wilayah Sukapura. Mulanya, ia masuk wilayah Kabupaten Parakanmuncang dan Kabupaten Sumedang. Mula-mula Kota Tasikmalaya dikenal sebagai bagian dari Umbul Galunggung atau Indihiang, yang termasuk Kabupaten Parakanmuncang. Kemudian sejak 1820 muncul nama distrik Tasikmalaija op Tjitjariang (Tasikmalaya atau Cicariang) dan inilah kali pertama nama Tasikmalaya mengemuka dalam sejarah sebagai nama sebuah wilayah.
Pada 1839, Distrik Tasikmalaija op Tjitjariang diringkas menjadi Distrik Tasikmalaija dan pada 1901 distrik tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura. Perubahan yang sangat berarti terjadi pada 1913, karena sejak itu secara resmi Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan ini mengikuti nama ibukota kabupaten sesuai dengan kebijakan kolonial Hindia Belanda.
Dari sisi toponiminya, nama Tasikmalaya menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam kedua buku di atas misalnya, ada dua pendapat yang menyatakan asalusul nama Tasikmalaya. Pertama, nama itu terbentuk dari kata “tasik” dan “laya”. “Tasik” berarti “keusik” atau pasir dan “laya” berarti “ngalayah” atau menghampar. Jadi, Tasikmalaya diartikan sebagai “keusik ngalayah” atau pasir yang menghampar akibat letusan Gunung Galunggung pada 8 dan 12 Oktober 1822. Kedua, nama itu terbentuk dari kata “tasik” dan “malaya”. “Tasik” berarti telaga, danau, atau air yang menggenang dan “malaya” berarti jajaran gunung-gunung. Dengan demikian, Tasikmalaya dapat diartikan sebagai jajaran gunung-gunung yang berjejer dalam jumlah yang banyak, seperti yang terekam dalam ungkapan “Jajaran gunung-gunung téh lobana lir cai laut” yang berkembang di masyarakat Tasikmalaya. Pendapat kedua ini pun dihubungkan dengan letusan Galunggung 8 dan 12 Oktober 1822. Bedanya, tafsiran kedua menyertakan fenomena terbentuknya sekitar 3.648 bukit kecil (hillocks) yang dikenal sebagai “10 ribu bukit” di sekitar Tasikmalaya, akibat letusan tersebut.
Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan Ibukota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sezaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sezaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.
Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakerta atau Dalem Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.
Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: Mataram, banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadaha I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibukota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “negara” disebut “Sukapura”.
Raden Tumenggung Wirahadiningrat, regent Manonjya (masa jabatan 1875-1901), berpakaian buru pada masa pemerintahan R.T. Surialaga (1813-1814) ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibukota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berrdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908 1937) sebagai Bupatinya. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung
Periode Moderen
Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan Ibukota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sezaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sezaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.
Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakerta atau Dalem Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.
Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: Mataram, banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadaha I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibukota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “negara” disebut “Sukapura”.
Raden Tumenggung Wirahadiningrat, regent Manonjya (masa jabatan 1875-1901), berpakaian buru pada masa pemerintahan R.T. Surialaga (1813-1814) ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibukota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berrdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908 1937) sebagai Bupatinya. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung
0 Comments
Post a Comment